| 40 |
Peraturan Walikota |
30 / 2025 |
KEDUDUKAN,SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA CARA KERJA PERANGKAT DAERAH |
Mencabut: 1. Peraturan Wali Kota Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Kota Gorontalo Tahun 2008 Nomor 31); 2. Peraturan Wali Kota Nomor Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Kota Gorontalo Tahun 2010 Nomor 8); 3. Peraturan Wali Kota Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Perangkat Daerah, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kota Gorontalo Tahun 2016 Nomor 51); 4. Peraturan Wali Kota Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Perangkat Daerah, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kelurahan (Berita Daerah Kota Gorontalo Tahun 2016 Nomor 52); dan 5. Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Perangkat Daerah, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Daerah Tahun 2022 Nomor 4), |
| 41 |
Peraturan Walikota |
28 / 2025 |
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM |
Berlaku |
| 42 |
Peraturan Walikota |
27 / 2025 |
PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK |
Berlaku |
| 43 |
Peraturan Walikota |
26 / 2025 |
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA GORONTALO NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGANPEMERINTAH KOTA GORONTALO |
Mengubah |
| 44 |
Peraturan Walikota |
25 / 2025 |
RENCANA KONTIJENSI BENCANA BANJIR |
Berlaku |
| 45 |
Peraturan Walikota |
24 / 2025 |
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2025-2029 |
Berlaku |
| 46 |
Peraturan Walikota |
23 / 2025 |
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA GORONTALO NOMOR 4 TAHUN 2025 TTG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH |
Mengubah |
| 47 |
Peraturan Walikota |
22 / 2025 |
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA GORONTALO NOMOR 34 TAHUN 2022 TTG PEDOMAN PELAKSANAAN MUTASI DAN PROMOSI PEGAWAI NEGARA SIPIL PADA PEMERINTAH DAERAH |
Mengubah |
| 48 |
Peraturan Walikota |
21 / 2025 |
FASILITASI PENGELOLAAN DAN PEMBEl^DAYAAN MASJID |
Berlaku |
| 49 |
Peraturan Walikota |
20 / 2025 |
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
Berlaku |